topmetro.news – Para tokoh agama di Kabupaten Karo yang tergabung dalam GBKP, MUI, Muhammadiyah, Katolik, Majelis Wilayah GPdi, FKUB, BKAG, PHBI, PGI, PGPI dan PGLLI, nyatakan kesepakatan secara bersama mendukung Pemkab Karo dan Tim Gugus Tugas melawan penyebaran Covid-19.
Hal ini diungkapkan Ketua Moderamen GBKP Pdt Agustinus Purba mewakili tokoh tokoh agama saat bertatap muka dengan unsur Forkopimda Karo, Senin (20/4/2020) petang di lantai 3 Kantor Bupati Karo.
Acara ini turut dihadiri Bupati Karo Terkelin Brahmana SH MH, Ketua DPRD Karo Iriani Br Tarigan, Kapolres Karo AKBP Yustinus Setyo Indriono SIK, Kajari Karo Denny Ahmad, Ketua PN (Pengadilan Negeri) Sulahuddin, Wakil Bupati Karo Cory Seriwaty Br Sebayang, Dandim 0205/TK diwakili Danramil Berastagi Mayor Inf J Barus, Plh Ketua Gugus Tugas Ir Martin Sitepu, Kadis Kesehatan drg Irna Safrina Meliala, dan Moderator Kegiatan Kakesbang Tetap Ginting.
Pdt Agustinus Purba mengapresiasi kebijakan yang dilakukan oleh Pemkab Karo, dalam situasi pendemi Covid-19. Dan pada prinsipnya, pemerintah bagian dari wakil Tuhan d idunia. Sehingga apa yang dianjurkan terkait ibadah, sudah direspon dan dipatuhi sesuai protokol Covid-19.
Di sisi lain, ada kebijakan Pemkab Karo dalam mengantisipasi kejadian terburuk pun, sudah diantisipasi. Seperti lokasi pemakaman. Hal ini sebaiknya direspon positif. Tapi ada di medsos malah menanggapinya dengan negatif.
“Jika kita menanggapi negatif tentu ini tidak baik. Semua yang dilakukan Pemkab Karo demi kebaikan. Mari kita berpikir positif saja,” seru Agustinus.
Libatkan Tokoh Agama
Dalam kesempatan itu, Ketua Moderamen GBKP itu memberi saran untuk dipertimbangan Pemkab Karo, terkait adanya kebijakan dalam waktu dekat ini akan memberikan bantuan sembako bagi masyarakat terdampak Covid-19 yang menuai pro-kontra di tengah masyarakat, soal siapa yang dapat dan siapa yang tidak dapat.
“Hal ini sangat krusial. Jangan nanti menimbulkan polemik di kalangan masyarakat setelah sembako dibagi atau dalam bentuk lain. Sebab masyarakat merasa terdampak semuanya,” tegas Agustinus.
Menurutnya, Pemkab perlu mengantisipasinya sebelum terjadi polemik. Dan sebaiknya libatkan tokoh agama dalam memberikan data kepada pemerintah pusat. Dalam arti kata, setiap tokoh agama pasti mengetahui jemaatnya atau umatnya masuk kategori miskin ringan, miskin sedang, dan miskin berat.
Sedangkan Ketua Muhammadiyah Karo Erwin Tanjung sependapat dengan Ketua Moderamen GBKP. Pada prinsipnya tokoh agama mendukung Pemkab Karo dalam menjalankan kebaikan bersama. Tapi, tetap kritis apabila ada kebijakan yang tidak memihak masyarakat.
Sementara itu, Bupati Karo Terkelin Brahmana mengucapkan terimakasih kepada seluruh tokoh agama yang hadir dan telah memberikan dukungan moril dan kepedulian. Sehingga menambah semangat bekerja.
“Tentu kami tahu. Selama ini ada pro-kontra setiap kegiatan yang kita kerjakan. Ini sudah resiko jabatan. Namanya pemimpin harus siap dibully, dikritik, dicaci-maki, dan dicemoh.Tapi yang terpenting, kita terus bekerja yang baik dan ambil sisi positifnya saja,” ujar Terkelin.
Bahkan Bupati Karo sering menekankan kepada jajaran OPD-nya, agar tetap semangat bekerja. Kangan hiraukan caci-makian, tetaplah mata terus menuju dan melangkah ke depan. Ini demi meraih kesuksesan pembangunan yang didambakan masyarakat.
Soroti Gugus Tugas
Sementara Ketua DPRD Karo Iriani Br Tarigan mengkritisi lambatnya Plh Ketua Gugus Tugas dalam menyikapi keluhan masyarakat saat ini. Baik APD berupa masker dan sembako untuk meringankan beban masyarakat terdampak Covid-19.
“Dana refocusing sudah DPRD setujui tanpa banyak embel-embel demi kebutuhan masyarakat, sampai detik ini belum menyentuh masyarakat. Saya sangat kecewa dan prihatin. Kinerja tim GugusTugas belum maksimal,” kesalnya.
Lain halnya Kajari Karo Denny Ahmad SH MH mengatakan, jangan pernah takut mempergunakan dana refocusing yang sudah ada. Sebab situasi saat ini darurat yang sudah ada regulasi mengaturnya. Baik Keppres, Permendagri dan LKPP. Terpenting jangan pernah mencari untung. Tetap bekerja tulus dan ikhlas, dijamin tidak akan berurusan dengan hukum.
reporter | Rafael M Putra Pinem
